Rabu, 11 Desember 2019

BKPSDM Belum Terima Laporan Dari Bawaslu, Terkait Sanksi ASN Guru Berkampanye

Senin, 21 Januari 2019 - 15:40:55
Kepala BKPSDM Tebo, Haryadi saat diwawancarai awak media

Kepala BKPSDM Tebo, Haryadi saat diwawancarai awak media

MUARATEBO  - Kepala BKPSDM Tebo, Haryadi, mengaku belum menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Tebo yang terlibat kampanye di sosial media.

"Kita belum dapat laporannya, jika memang terpenuhi kita akan lihat dulu UU nya " kata Haryadi, senin (21/01) kemarin.

Saat ditanya apa sanksi bagi ASN yang terlibat politik, pihaknya akan melihat dulu di PP 53 dan undang-undang yang mengatur ASN, " kita lihat dulu aturannya, apakah mereka ini masuk dalam PP 53 dan sebagainya. Yang jelas ASN tidak boleh berpolitik," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tebo, senin (14/01) kemarin memanggil sejumlah guru SD 115 Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, yang diduga berkampanye di sosial media Facebook pribadinya.

Mereka adalah AKC, ER, MA, DT, SW dan SN, dimintai keterangan terkait foto yang beredar di media sosial terkait kunjungan calon legislatif pada 26 November 2018 lalu.

Ketua Bawaslu Tebo Faridatul Husni, saat dikonfirmasi harian ini menjelaskan bahwa mereka dipanggil terkait adanya temuan dari Bawaslu Provinsi. Dari temuan tersebut ada indikasi para guru tersebut melakukan pelanggaran, sebab sekolah sebagai fasilitas umum tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye caleg.

" Terkait Dugaan keterlibatan ASN Berkampanye/Swafoto bersama a.n Rahmad Derita (Caleg DPR RI  partai PPP Nomor Urut 3)," kata Farida.

Dengan adanya temuan tersebut, Pihak Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi  pelanggaran pemilu. Dan melakukan pemanggilan para guru bersangkutan untuk menindaklanjuti adanya temuan tersebut.

"Caleg beberapa lalu ke sekolah beliau dan kami meminta keterangan caleg yang bersangkutan," jelasnya.

Mereka diketahui berfoto bersama caleg yang bersangkutan dan di-posting ke media sosial. Kasus tersebut merupakan temuan provinsi yang ditindaklanjuti Bawaslu Tebo.

" Akan kita kirim ke Provinsi langsung sebab temuan provinsi," jelas Farida.

Saat ditanya apa sanksinya, Parida menjelaskan bahwa mereka sanksinya berupa penjara 1 tahun atau denda sebanyak 24 juta. "Laporannya sudah kita kirim ke BKPSDM Tebo untuk ditindaklanjuti," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Tebo, H. Sukandar, sudah mewanti-wanti para ASN Tebo supaya berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Pasalnya, sudah ada contoh di sejumlah daerah ada ASN yang tertangkap karena salah dalam menggunakan media sosial.

Penulis: Tarmizi
Editor: Chairudin