Minggu, 19 Januari 2020

1.000 Keping KKS Ngendap di BRI

Selasa, 14 Januari 2020 - 09:23:50
Lebih kurang 1.000 keping Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) murni penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Batanghari mengendap di Bank BRI.

Lebih kurang 1.000 keping Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) murni penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Batanghari mengendap di Bank BRI.

MUARABULIAN – Lebih kurang 1.000 keping Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) murni penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di kabupaten Batanghari mengendap di Bank BRI.

Penyebabnya, antara lain dikarenakan adanya warga penerima manfaat BPNT yang pindah dan ada juga yang meninggal serta adanya warga penerima manfaat yang menolak menerima manfaat BPNT tersebut.  

“Memang kartu KKS nya masih ado yang mengendap di BRI, belum tersalurkan karena di desa-desa ado yang wargonya pindah, ado yang tidak ditemukan, ado yang meninggal dan ado yang dak mau nerimo karno meraso sudah mampu,” kata Kepala Dinas Sosial Batanghari, Fauzan Azhari, saat dikonfirmasi media ini di depan pintu masuk kantor Bupati Batanghari beberapa hari lalu.

Fauzan mengaku, dengan adanya warga penerima manfaat BPNT yang pindah maupun yang meninggal, maka nama penerima manfaat itu harus diganti melalui mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel). Tetapi karena di desa belum ada yang berani melaksanakan Musdes Muskel, maka begitu berubah menjadi BPNT yang sebelumnya Bansos Rastra, maka banyak KKS yang ada di BRI yang belum tersalurkan kepada penerima manfaat,” beber Fauzan.

Fauzan berkeinginan pada tahun ini KKS BPNT yang masih mengendap di BRI dapat tersalurkan dan program BPNT di Batanghari dapat terlaksana dengan baik.

“Tahun 2020 maunyo kito sudah terlaksana dengan baik, kenapo? karno kito sudah melayangkan surat lagi ke desa dan kelurahan melalui pak camat untuk melaksnaakan Musdes Muskel. Karno untuk merubah, mengganti dan mengusulkan itu melalui mekanisme Musdes Muskel, dan itu harus masuk di dalam data terpadu Kementerian Sosial,” jelas Fauzan.

Seperti diwartakan media ini sebelumnya, bantuan beras sejahtera (Rastra) dari pemerintah pusat yang diubah jadi BPNT, sudah mulai disalurkan sejak awal September 2019 lalu.

Hanya saja, hingga kini, BPNT belum bisa direalisasikan secara keseluruhan oleh pemerintah kepada rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di kabupaten Batanghari, khususnya bagi RTSPM Murni penerima BPNT tersebut.

Alasannya, karena RTSPM yang tidak terima PKH tersebut, sampai saat ini belum miliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) BPNT untuk ditukarkan dengan beras dan atau telur di e-Warong yang telah disipkan oleh pemerintah.

Saat itu Fauzan bilang, KKS untuk RTS murni peneriman manfaat BPNT itu, sudah di bank BRI unit yang ada di kabupaten Batanghari, namun belum diserahkan pada RTS secara keseluruhan.

Dimana dari sebanyak 13.700 penerima manfaat BPNT itu, ada penerima PKH dan tidak. Berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan, terdapat RTSPM yang tidak terima PKH (Murni-red) 4.050 penerima manfaat. Dan ada juga lebih kurang sekitar 400 an yang murni penerima BPNT yang gagal buka rekening kolektif (Burekol). Alasan gagal buka rekening, karena adanya kekurangan kelengkapan data.

Sementara sisanya merupakan RTSPM penerima PKH yang juga menerima BPNT yang saat ini sudah miliki kartu untuk merealisasikan BPNT di e-Warong yang sudah tersedia. Sementara yang tidak terima PKH sampai saat ini ada sekitar 1.000 an belum terima KKS BPNT tersebut.

“Ada seribuan KKS BPNT yang belum disalurkan dan masih mengendap di BRI,” kata Fauzan.

Sebelumnya diberitakan bahwa bantuan tersebut tidak lagi berupa beras melainkan uang tunai sebesar Rp 110 ribu per RTSPM. Penerima bantuan nantinya akan menukarkan uang dalam bentuk kartu KKS itu dengan beras dan atau telur di e-Warong. E-Warong ini dibentuk di tiap kecamatan dalam kabupaten Batanghari.

Penulis: Elmir Rayyan
Editor: Riyan