Sabtu, 16 Januari 2021

Rp 54,9 Miliar Proyek DAK di Batanghari Dibatalkan

Selasa, 07 April 2020 - 15:54:14
Kabag UKPBJ Setda Batanghari, Almi Cab SKM...

Kabag UKPBJ Setda Batanghari, Almi Cab SKM...

 

MUARABULIAN - Sebanyak 16 paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat senilai Rp 54,9 miliar lebih di kabupaten Batanghari dibatalkan. Ini karena semua dana DAK dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19.

Ini diakui Kabag UKPBJ Setda Batanghari, Almi Cab, SKM saat dikonfirmasi media ini di Muarabulian pada Selasa (7/4/2020).

Almi Cab bilang, untuk kabupaten Batanghari di Bagian UKPBJ Batanghari mengelola 167 paket seleksi dan tender, dan sampai saat ini baru berjalan lebih kurang 16 paket atau 8,1 persen. Ini terkendala karena teman-teman di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lagi sibuk mengurus penanggulangan dan pencegahan wabah Covid-19.

Dengan adanya wabah Covid-19 ini, diakui Almi Cab, bahwa Menteri Keuangan sudah mengeluarkan surat kepada Gubernur, Bupati dan seluruh Walikota di Indonesia, bahwa dana-dana DAK Fisik selain dari bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan diluar Gor dan Perpustakaan wajib dihentikan proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya,” kata Almi Cab.

Almi Cab juga menjelaskan, untuk kegiatan DAK yang dihentikan di bidang UKPBJ kabupaten Batanghari ada lebih kurang 16 paket proyek, dengan total dana lebih kurang Rp 54,9 miliar.

“Itu wajib dihentikan proses pengadaan barang dan jasanya,” terang Almi Cab.

Lanjut Almi Cab menjelaskan, DAK yang dihentikan di bagian UKPBJ kabupaten Batanghari ada Empat Dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ada 12 paket, Dinas Koperindag ada 1 paket, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ada 2 paket dan Dinas Lingkingan Hidup ada 1 paket.

“16 paket itu untuk jumlah paket kontruksi 12 paket, paket konsultan 3 paket dan paket barang 1 paket,” ujarnya.

Diakui Almi Cab, untuk kegiatan tender-tender diluar dana DAK pihaknya tetap menghimbau kepada kawan-kawan OPD untuk memproses pengadaan barang dna jasanya ke bagian UKPBJ, karena proses pembangunan tetap kita laksanakan dan proses pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus sesuai dengan surat edaran Kementerian PU untuk protokoler kesehatan penanggulangan Covid-19 tetap dilaksanakan dilapangan,” tutup Almi Cab.

Penulis: Elmir Rayyan
Editor: Riyan