Sabtu, 16 Januari 2021

Bupati Batanghari dan Kepala OPD Saksikan Teleconference Bersama Kemensos RI

Kamis, 16 April 2020 - 12:51:20
Istimewa..

Istimewa..

 

MUARABULIAN - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Verifikasi dan Validasi Data Terpadu kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan mengundang Kepala Daerah yang ada di Provinsi Jambi, yang terdiri dari kabupaten Batanghari, Muara Jambi, Tanjabtim dan Kota Jambi yang masih terkendala dalam updating DTKS.
 
Pelaksanaan ini di gelar via video telekonference, dan disaksikan langsung oleh Bupati Batanghari, Ir. Syahirsah Sy bersama kepala OPD lainnya di ruang kaca Rumah Dinas Pondopo Bupati Batanghari kemarin.
 
Menteri Sosial RI, Juliari P. Batubara menyatakan, bahwa verifikasi dan validasi data bermula dari tingkat kabupaten/kota. Upaya verifikasi dan validasi data kemiskinan di tingkat kabupaten/kota itu menurutnya paling krusial, untuk menentukan kendala apa yang masih dialami dalam daerah tersebut.
 
Hal ini dilakukan sebab, jika data tersebut tidak valid, maka beragam program unggulan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin seperti program Indonesia Pintar, Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Program Bantuan Pangan Non Tunai bakalan banyak yang tidak tepat sasaran.
 
Bupati Batanghari Ir. Syahirsah Sy mengajukan pertanyaan kepada Menteri Sosial terkait masalah adanya data terbaru kemiskinan yang di akibatkan karena terdampak dari wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Karena di Batanghari masih banyak data baru yang di temukan akibat terdampak covid-19 ini, salah satunya petani karet yang tidak dapat menjual hasil karetnya kegudang-gudang penampungan.
 
Berdasarkan data yang telah di catat, ada sekitar 30 Ribuan KK baru yang belum mendapat bantuan, terdiri dari salah satunya para petani karet, disini Bupati Batanghari menanyakan apakah ada top up yang akan diberikan kementerian untuk data baru yang terdampak akibat covid-19 ini.
 
Dan ternyata dalam pernyataan menteri Juliari P Batubara  untuk hal ini kementerian tidak dapat memberikan top up, karena keuangan dari kementerian tidak mencukupi untuk itu. Sehingga dalam hal ini kementerian meminta untuk bantuan tersebut di kembalikan kepada daerah masing-masing.





 
Penulis: Elmir Rayyan/Istimewa
Editor: Riyan