MUAROJAMBI - Buapati Muarojambi, Masnah Busyro terkesan mengelak berkomentar ketika di tanyai awak media terkait pembangunan rehab Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarojambi, dengan anggaran senilai 2,5 milyar menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Muarojambi. 

 

Bupati Muarojambi, Masnah Busyro pada Kamis (6/8/2020) mengatakan, dirinya tidak mengetahui percis soal pembangunan rehab gedung Kejari tersebut.

 

Bupati Masnah mengaku gedung Kejari itu emang sudah di anggarkan dari tahun 2018, 2019 dan selalu di batalkan, hingga tahun 2020 Recopussing anggaran.

 

"Kalau setahu saya itu kan sudah dianggarkan dari tahun-tahun sebelumnya, tahun 2018 batal, 2019 di batalkan juga, ehh... tahun 2020 ini Recopussing anggaran," ujar Bupati Masnah usai rapat paripurna di Gedung DPRD Muarojambi.

 

Ketika ditanya kenapa gedung Kejari seperti prioritas, padahal masih banyak pembangunan yang perlu di bangun, seperti rehab Kantor Bupati Muarojambi, yang saat ini atapnya bocor, dan juga pembangunan jembatan untuk penghubung antara satu desa kedesa lain yang di batalkan.

 

"Kalau masalah itu coba tanya ke pak Sekretaris Daerah saja," kilah Bupati Masnah.

 

Hal tersebut berbanding terbalik apa yang di sampaikan Bupati Muarojambi, Masnah Busyro dengan pantauan wartawan dilapangan, pembangunan gedung Kejari selama dua tahun berturut-turut menjadi prioritas.

 

Pembangunan gedung Kejari tak tanggung-tangung, pada tahun sebelumnya memakan anggaran dari APBD Muarojambi sebesar Rp 2 milyar, pada tahun 2020 kembali di bangun dengan anggaran Rp 2,5 milyar. Artinya dalam waktu dua tahun ini pembangunan gedung Kejari Muarojambi menelan APBD Muarojambi sebesar Rp 4,5 milyar.

 

Diberitakan sebelumnya rehab gedung Kejari ini juga menuai kritikan dari Aktipis Muarojambi, Syahrial (Bujang Kuro). Dia mengatakan, sangat kecewa dengan pembangunan gedung Kejari, mengingat tahun ini sedang dilanda musibah besar Covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi menurun. 

 

"Kami sangat kecewa dengan pemerintah kabupaten Muarojambi yang masih melakukan pembangunan gedung Kejari ditengah pandemi Covid-19, harusnya pada saat Refocusing anggaran, harus mendahulukan kepentingan masyarakat ditimbang kepentingan segelintir golongan," ungkap Bujang Kuro Ketua LSM LMPP Muarojambi.