MUARABULIAN – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari hingga kini masih menunggu jawaban dan tindak lanjut dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) RI terkait laporan permasalahan aktivitas penambangan minyak Ilegal Driling yang merambah kawasan Tahura di wilayah kecamatan Bajubang, kabupaten Batanghari, yang telah dilaporkan Pemkab Batanghari ke Kementerian ESDM RI di Jakarta pekan kemarin.

Ini diakui Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setda kabupaten Batanghari, Muhammad Yunus SE, saat dikonfirmasi media ini di Muarabulian, Rabu (6/2/2019) kemarin.

“ Kita masih menunggu putusan dari kementerian ESDM terkait laporan masalah aktivitas illegal drilling yang merambah kawasan tahura kemarin,” kata Yunus di parkiran kantor bupati Batanghari kemarin.

Diektahui pada Jum'at (01/2/2019) kemarin, bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy diwakili oleh Asisten I Setda Batanghari, Very Ardiansyah,S.STP,MM didampingi Kabag SDA Setda Batanghari, M.Yunus,SE secara langsung melaporkan kembali masalah penambangan minyak ilegal drilling ke Kementrian Energi Sumber Daya Manusia (ESDM) di Jakarta.

Dimana laporan tersebut secara langsung diterima oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Migas, Andi Muller.

Dalam konfirmasinya, Asisten I Setda Batanghari, Very Ardiansyah menyampaikan, bahwa pihak Pertamina sudah mengadakan rapat yang membahas masalah Ilegal drilling tersebut dengan Komisi VII DPR RI.(*)