Turut hadir Wakil Ketua DPRD Batanghari, Hj Yunninta Asmara SH dan Ilhamudin beserta Sekwan, Aminullah AP ME, para anggota DPRD Batanghari, para Forkompimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Asiydan Staf Ahli, para Kabag, Camat, Kepala Desa dan undangan lainnya.

Penyampaian tanggapan pemerintah kabupaten Batanghari atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batanghari terhadap nota pengantar RAPBD kabupatan Batanghari tahun anggaran 2020, secara langsung disampaikan oleh Bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy.

Dalam penyampaiannya Bupati Batanghari mengatakan, pemerintah Batanghari sepakat dengan fraksi PAN agar pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Batanghari memiliki inovasi dan kemampuan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat dan itu sudah dilaksanakan. Terbukti beberapa inovasi telah menjadi contoh secaranasional dan Insya Allah dana DAK tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan,” katanya.

Pemerintah Batanghari juga sepakat dengan masukan fraksi Golkar untuk memperluas basis penerimaan pajak/retribusi melalui sosialisasi pemberian reward dan penetapan target dan sepakat untuk memanfaatkan CSR yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu Pemkab Batanghari juga sependapat dengan fraksi Golkar bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi penghubung antara wilayah harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Sementara menanggapai fraksi PKB, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi.

Menanggapi fraksi Nasdem terhadap santunan kematian untuk masyarakat miskin sebagai salah satu program Batanghari sejahtera, Pemkab Batanghari akan tetap berkomitmen menganggarkannya hingga tahun 2021. Terkait masih adanya persoalan penyaluran santuann kematian, pemerintah daerah akan diperbaiki, khusunya tentang implementasi penyaluran bantuan dilapangan,” tegasnya.

Sementara terhadap perlengkapan meubeler yang tidak memadai, pemerintah Batanghari sepakat dengan fraksi PPP untuk memenuhi kebutuhan meubeler yang belum terpenuhi dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Bupati juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi fraksi partai Gerindra terhadap RAPBD tahun 2020.

Pemkab Batanghari juga sepakat dengan fraksi Demokrat bahwa perlu adanya transparansi dalam pengelolaan PAD dan Pemkab setuju pada usulan fraksi Demokrat untuk meningkatkan pelayanan public dan sepakan untuk menggali potensi-potensi perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakatBatanghari pada umumnya,” kata Bupati.

Kemudian menanggapi fraksi PDIP terkait retribusi terhadap armada batu bara, bupati menjelaskan bahwa armada batu bara hanya melintas pada ruas jalan Nasional dan Provinsi. Disisi lain, retribusi adalah pungutan atas jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dan dunia usaha. Sehingga kita tidak dapat memungut retribusi terhadap armada dimaksud,” terangnya.

Sementara itu Pemkab Batanghari juga sepakat dengan fraksi PKS untuk terus meningkatkan kualiats pelayanan kepada masyarakat, mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pengembangan perekonomian dan menjamin terlaksananya program-program yang merupakan prioritas daerah,” tutup Bupati.(*)