MUARABULIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Jum'at (16/9/2022) melaksanakan rapat Paripurna dalam rangka Penandatanganan Persetujuan Nota Pengantar Kebijakan Umum dan Perubahan Anggaran (KUPA) dam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2022.

 

Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, S.E dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa KUPA PPAS perubahan APBD tersebut merupakan bagian dari siklus pembangunan daerah yang tahapannya telah diatur secara jelas dalam peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

Seperti yang telah disampaikan pada saat paripurna penyampaian nota pengantar KUPA PPAS beberapa waktu yang lalu, perubahan kebijakan umum belanja pada prinsipnya untuk upaya peningkatan pelyanan publik, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan daerah Batanghari. 

 

"Untuk itu, pemerintah mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Batanghari, karena dengan telah menyetujui dan menandatangani nota kesepakatan KUPA dan PPAS perubahan APBS tahun anggaran 2022," ujar Fadhil Arief.

 

Sementara itu, Perwakilan Badan Anggaran DPRD Batanghari, Marjani menyampaikan, bahwa dari hasil pembahasan yang dilakukan antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD akan di tuangkan dalam kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2021 serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 menghasilkan beberapa butir.

 

Pertama, skala prioritas kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2022 serta priotas dan plafon anggaran sementara perubahan tahun anggaran 2022 telah disesuaikan dengan kondisi saat ini dan didasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat.

 

Dan selanjutnya disepakati penyempurnaan dan perbaikan terhadap proyeksi pendapatan dan belanja dan pembiayaan daerah pada nota kesepakatan kebijakan umum perubahan APBD PPAS perubahan tahun anggaran 2022.

 

"Pendapatan daerah di sepakati bertambah sebesar Rp90,7 miliar lebih, yang semula APBD murni di targetkan sebesar Rp1,2 Triliun lebih dan setelah perubahan menjadi Rp1,3 Triliun," ujar Marjani.

 

Dan untuk belanja daerah disepakati bertambah sebesar Rp22,4 Miliar lebih, dari target murni sebesar Rp1,62 Triliun lebih, dan Rp1,65 Triliun lebih," tuturnya.

 

Diketahui rapat paripurna ini di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, S.E di dampingi Wakil Ketua DPRD Batanghari Muhammad Ja'far beserta Sekretaris Dewan Muhammad Ali, S.E.

 

Selain Bupati Batanghari, juta tampak hadir Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, S.P, Sekda Muhamad Azan, S.H, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, para Forkopimda serta tamu undangan lainnya.

 

KUPA PPAS Perubahan APBD ini secara langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin dan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, S.E disaksikan undangan yang hadir.