MUARABULIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2022 berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Rabu (29/02/2023).

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE didampingi Sekwan, M. Ali, SE.

Setelah penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE menyerahkan dokumen LKPJ Bupati tersebut kepada Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin untuk kemudian dibahas.

Dalam pidato pengantarnya, Ketua DPRD Batanghari mengungkapkan bahwa penyampaian LKPJ Bupati tahun 2022 sebagai bentuk laporan kinerja Bupati terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Dimana tentu saja hal tersebut sesuai dengan perencanaan tahunan yang dituangkan dalam RKPD untuk memenuhi target RPJMD yang telah disepakati bersama.

“Gambaran bahwa Bupati dan DPRD sama-sama sebagai unsur pemerintahan daerah, sehingga penyampaian LKPJ dari Bupati kepada DPRD tidak berlangsung dalam konteks menerima atau menolak, melainkan LKPJ ini sebagai instrument untuk mendorong tumbuhnya objektifitas dalam memotret kinerja pemerintah kabupaten yang dilandasi semangat kemitraan yang saling melengkapi, saling mengisi dan saling berbagi peran dalam penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa, ujung dari telaah LKPJ terhadap berbagai aspek akan menghasilkan rekomendasi guna mendukung dan mempercepat pencapaian visi misi Bupati sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026.

Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief, SE  mengatakan, bahwa penyampaian LKPJ Bupati Tahun 2022, merupakan amanat konstitusional Kepala Daerah kepada  DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Artinya, kami selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepala daerah kepada DPRD, yang memuat kebijakan umum pemerintah daerah, kebijakan, perubahan dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta desentralisasi, termasuk penyelenggaraan tugas pembantuan.

“Memasuki tahun kepemimpinan saya bersama Wakil Bupati Batanghari, senantiasa terus berkomitmen mewujudkan pembangunan di Kabupaten Batanghari melalui visi dan misi "Batanghari Tangguh”.

“Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai refleksi formal penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberdaya masyarakat, secara garis besar terdiri dari tiga komponen anggaran, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Dikatakan Bupati Batanghari, bahwa pengelolaan keuangan daerah telah diupayakan berdasarkan prinsip-prinsip taat pada peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat.

Rapat Paripurna tersebut dihadiri Forkopimda, para Anggota DPRD Batanghari, Wakil Bupati Batanghari H. Bakhtiar, SP dan para Asisten, staf ahli Bupati serta Kepala Perangkat Daerah dan undangan lainnya.

Dan diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan terhadap LKPJ Bupati tahun 2022 oleh Bupati Batanghari dan Ketua DPRD Batanghari.