JAMBI – DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna pada Jum’at (31/03/2023). Rapat yang diselenggarakan di Ruang rapat utama Sekretariat DPRD Provinsi Jambi itu, dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Dr. Faizal Riza.

 

Rapat paripurna itu beragendakan beberapa hal. Diantaranya ialah pandangan farkasi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2022, Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta pemahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

 

Dalam hal pandangan Fraksi terhadap LKPJ Gubernur, Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyampaikan apresiasi, masukan, kritikan, juga pertanyaan kepada Pemerintah Provinsi Jambi.

 

Fraksi PAN misalnya, juru bicara Fraksi PAN menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah yang telah memaksimalkan penggunaan anggaran tahun 2022.

 

Fraksi PAN berpendapat pemerintah berusaha maksimal dalam menanggulangi berbagai persoalan, seperti mengatasi pengangguran, angka kemiskinan, serta penurunan stunting, dan penanganan Covid-19. Hal itu terbukti dari data yang disajikan dalam dokumen LKPJ.

 

“Namun, kepada pemerintah Provinsi Jambi kami Fraksi PAN meminta terus melakukan optimalisasi dalam rangka penggunaan anggaran, serta capaian program untuk mempercepat pembangunan dalam segala bidang sesuai dengan visi misi Jambi Mantap,” kata Jubir Fraksi PAN.

 

Selain itu, Fraksi PAN juga meminta agar ada peningkatan baik pelayanan maupun saran RSUD Raden Mattaher mengingat RSUD ini merupakan rumah sakit rujukan yang ada di Provinsi Jambi.

 

“Kita tidak mau lagi mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan dan fasilitas yang ada dirumah sakit ini,” ungkapnya.

 

Sementara itu, Fraksi PKB menyoroti terkait persoalan pupuk. Saat ini petani di Jambi, katanya masih dihadapkan dengan masalah sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi dan mahalnya pupuk non subsidi.

 

“Belum lagi persoalan masalah pupuk palsu. Hal ini menjadi keluhan dari petani, terlebih untuk petani kelapa sawit,” ujar Jubir Fraksi PKB.

 

”Karena itu kami Fraksi PKB  berharap, agar ini menjadi Perhatian khusus pemerintah dan OPD terkait,” pintanya.

 

Sementara itu Fraksi Nasdem-Hanura mempertanyakan jumlah pasti kendaraan trukpengangkut Batubara yang beroperasi di Jambi serta berapa Pendapatan daerah yang dihasilkan dari jumlah truk-truk tersebut.

 

“Secara hitungan manual dilapangan sampai Desember 2022 terdata sebanyak 11.500 unit sedangkan angkutan batubara yang berkontrak dan terdaftar pada Aplikasi Simsalabim Dinas Perhubungan Provinsi Jambi berjumlah 6.031 unit dengan transportir 38 perusahaan” tanya Jubir Fraksi Nasdem-Hanura itu.

 

"Dari kedua data yang berbeda ini, berapa unit angkutan batubara yang akhirnya membayarkan pajak daerah yang masuk dalam pendapatan pajak daerah,” tanyanya.

 

Fraksi Gerindra justru meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi khsusnya Dinas PUPR Kami untuk lebih memprioritaskan perbaikan jalan dan drainase yang berada di Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Jambi.

 

“Banyak sekali kita jumpai infrastruktur mengalami kerusakan sehingga menganggu rutinas sehari-hari masyarakat, daripada pemborosan dalam hal-hal lain yang bukan menjadi prioritas.

 

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris menyambut baik saran dan masukan dari semua Fraksi Dewan terhadap LKPJ yang telah disampaikan. Al Haris menganggap kritik, saran itu bertujuan untuk perbaikan Provinsi Jambi kedepan.

 

“Itu untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang sehingga OPD saya bisa bekerja lebih efektif dan efisein supaya apa yang sudah pemerintah lakukan tepat sasaran dan hasilnya pun dapat dinikmati oleh masyarakat.”ujar Gubernur.

 

Paripurna itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi,Kepala OPD lingkup Pemprov Jambi, beserta tamu undangan lainnya.