MUARABULIAN - Kamis (25/5/2023) sekitar pukul 09.45 sd 12.50 WIB, di Gazebo Kolam Rumah Dinas Bupati Batanghari, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Batanghari tahun 2023.

 

Dengan tema "Sinergitas peran Forkopimda dalam penanganan isu-isu aktual di Batanghari". Rakor Forkopimda dibuka oleh Bupati Batanghari yang diwakili Sekda Muhamad Azan, SH dengan dihadiri sekitar 45 orang diantaranya Ketua DPRD Batanghari Anita Yasmin SE, Kejari Batanghari M. Zubair SH, MH, Kapolres Batanghari diwakili Iptu Saryono S.Sos. SPd, M.M (KBO Intelkam Polres Batanghari), Asisten I Setda Batanghari Muhammad Rifai  SP, MM, Dandim 045/BH diwakili, Amir Hamzah, SE, M.Si (Kadis Kominfo), Kepala BAPPERIDA/yang mewakili, Kasat Pol PP/yang mewakili, Kepala BNN/yang mewakili, A. Kadir S.IP (Ketua KPU Batang Hari), Ketua Bawaslu Batang Hari diwakili Iskandar SE,ME (anggota Bawaslu), Ansori SP (Kaban Kesbangpol Batanghari/selaku ketua penyelenggara

Sarmada, SE (Kabag.Tapem), Dwi Wasto Asmi ( Plh. Kasi Penanganan Konflik dan Masalah Aktual Kesbangpol), Kabag Hukum/yang mewakili, para Camat, para Kapolsek, Danramil se-Kabupaten Batanghari.

 

Kaban Kesbangpol Batanghari, Ansori, SP menyampaikan, bahwa tujuan diadakannya Rakor ini adalah, untuk memaksimalkan unsur Koordinasi antar unsur Forkopimda dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelesaian masalah aktual di Daerah.

Kemudian sebagai percepatan

koordinasi dari setiap permasalahan yang terjadi sekalipun diujung pelosok maupun di kawasan perbatasan pada hari itu, detik itu juga informasi sudah sampai ke pimpinan yang lebih Tinggi. Sebagai wadah komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini. Optimalisasi dalam upaya mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat terhadap potensi ancaman keamanan dan gejala atau peristiwa bencana alam, masa pandemi dan bencana atas ulah manusia.

 informasi meskipun ada diujung pelosok, sebagai wadah," katanya.

 

Sementara itu Sekda Batanghari, Muhamad Azan, SH menyampaikan, bahwa rapat Forkopimda Batanghari diharapkan mampu menyamakan kembali persepsi kesatuan pandangan strategi dan sinergitas untuk bersama-sama memajukan daerah kita. Forum ini juga diharapkan dapat menjaring, menampung mengkoordinasikan dan mendistribusikan potensi-potensi ancaman keamanan di Kabupaten Batanghari, terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 ini.

 

Untuk itu, dalam Rakor ini peran serta masyarakat sebagai perpanjangan tangan pemerintah dan merupakan salah satu bentuk mitra antara Pemda dengan steakhoder lainnya," kata Sekda. 

 

Terpisah Camat Maro Sebo Ulu pada intinya menyampaikan perihal keberadaan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang selalu masuk dan singgah di pendopo yang berada di halaman Kantor Camat Maro Sebo Ulu. Sehingga keberadaan warga SAD yang selalu singgah tersebut sangat menggangu kenyamanan, karena meninggalkan jejak seperti membuang sampah sembarangan.

 

Kemudian adanya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur yang semakin marak terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, sehingga upaya apa yang harus dilakukan oleh Camat Maro Sebo Ulu," katanya.

 

Sementara Ichwan S.TP Camat Bajubang pada intinya menyampaikan perihal Konflik terkait adanya perusahaan tambang batu bara yang akan melintas keluar masuk wilayah Desa Pompa Air, namun masyarakat sudah komitmen untuk menolak keberadaan angkutan batu bara yang melintas dijalan Pompa Air Kecamatan Bajubang.

 

"Menghadapi Pemilu, kepada KPU dan Bawaslu untuk tapal batas agar segera diantisipasi jangan menjadi konflik," ujarnya.

 

Selanjutnya M. Zubair SH, MH Kajari Batanghari pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu terkait dengan persoalan kasus kekerasan/pelecehan seksual anak dibawah umur yang semakin marak, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu, namun angka tertinggi berada di Kecamatan Muara Bulian. Perlu diketahui bahwa masalah kekerasan/pelecehan seksual tidak ada toleransi lagi.

 

Kemudian Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE pada intinya menjawab pertanyaan Camat Maro Sebo Ulu dan Camat Bajubang mengatakan, terkait merebaknya kasus kekerasan seksual anak dibawah umur, bukan saja terjadi diwilayah Kecamatan Maro Sebo Ulu tetapi terbanyak kasus diwilayah Kecamatan Muara Bulian. Terkait adanya konflik angkutan batu bara diwilayah Kecamatan Bajubang

 

Terkait batas wilayah Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Muaro Jambi masih dalam proses pusat. Permendagri no 84 tahun 2018 dan diharapkan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu 2024 tidak ada konflik/gejolak masalah tapal batas.

 

Sedangkan A. Kadir S.IP Ketua KPU Batanghari menyampaikan bahwa, terkait adanya perbatasan antara Desa Bungku Kecamatan Bajubang dengan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Dusun Tanjung Lebar dan Dusun Tanjung Mandiri Desa Bungku Kecamatan Bajubang ada TPS 10, ketika mereka memiliki KTP Muaro Jambi maka akan didata oleh Muaro Jambi, dan ketika mereka memiliki KTP Batang Hari maka akan didata oleh Batanghari. KPU masih akan melakukan clier kembali masalah DPT Pemilu bagi warga yang berada di perbatasan," kata Kadir.

 

Hal yang sama disampaikan Iskandar (Bawaslu Batanghari) pada intinya menyampaikan terkait potensi isu isu krusial yang bakal mencuat dalam pelaksanaan Pemilu 2024, untuk saat ini bari pengajuan Bacaleg Pemilu 2024 ada sebanyak 581 Bakal Calon terdiri dari 17 Parpol. Bakal calon juga banyak bermacam-macam yang pindah Partai. Namun dari 581 Bakal Calon Pileg dipastikan akan ada pengurangan. 

 

AKP Gultom (Kapolsek Batin XXIV) pada intinya menyampaikan persoalan kantong parkir truk angkutan batu bara, dan antisipasi Karhutla karena wilayah Kecamatan Batin XXIV kerawanan kebakaran hutan lebih tinggi.

Kegiatan selesai pukul 13.10 dilanjutkan makan bersama.