MUARABULIAN - Nilai realisasi investasi di Kabupaten Batanghari pada tahun anggaran 2023 lalu ditargetkan sebesar Rp 

830 miliar. 

 

Hingga akhir tahun 2023, nilai investasi tersebut terealisasi sebesar Rp 1,081 triliun atau melebihi target yang ditetapkan. Demikian disampaikan Wakil Bupati Batanghari, H. Bakhtiar, SP pada rapat paripurna DPRD Batanghari dengan agenda penyampaian nota pengantar LKPJ Bupati Batanghari tahun 2023, Selasa (19/3/2024).

 

Selain investasi, kata Bakhtiar, angka harapan hidup yang ditargetkan sebesar 70,91 tahun terealisasi 105,03 tahun. Indeks 

kepuasan masyarakat (IKM) ditargetkan 

sebesar 94,1 terealisasi sebesar 100,36 dengan capaian IKU sebesar 99,63 persen dihitung dari persentase capaian kinerja seluruh OPD.

 

Adapun kebijakan strategis yang

dilakukan pada tahun anggaran 2023, selain 

telah ditetapkan pada rencana kerja 

pemerintah daerah, juga kebijakan diarahkan 

dalam upaya pencapaian 36 (tiga puluh enam) program kerja prioritas, maupun upaya 

khusus lainnya yang berakselerasi dengan 

program dan kebijakan pemerintah pusat 

maupun provinsi. 

 

"Kami juga senantiasa menindaklanjuti semua temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan selanjutnya akan berupaya mempertahankan predikat Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah kita peroleh selama 8 tahun berturut turut," kata Bakhtiar.

 

Diakuinya, bahwa dari 36 program prioritas yang direncanakan 34 program dapat direalisasikan, sementara 

pembangunan Islamic Centre dan sirkuit balap

insyaallah atas dengan bantuan dan 

persetujuan DPRD Kabupaten Batanghari 

kedua program tersebut akan dilaksanakan 

pada tahun anggaran 2024 ini. 

Untuk rekomendasi DPRD Kabupaten 

Batanghari yang harus ditindaklanjuti pada LKPJ tahun anggaran 2022, dimana terdapat 104 rekomendasi yang 

disampaikan kepada pemerintah Kabupaten 

Batanghari.

 

Alhamdulillah semua rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari, namun ada beberapa rekomendasi yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan di tahun 2022.

 

"Kami akui di dalam melaksanakan atau 

menindaklanjuti hasil rekomendasi tersebut, 

masih terdapat kekurangan atau pun belum 

sepenuhnya memenuhi permintaan bapak/ibu 

anggota dewan. Untuk itu kami siap menerima masukan dan saran guna penyempurnaan dari tindak lanjut tersebut. Dan kami juga 

instruksikan kepada seluruh kepala 

perangkat daerah agar dapat proaktif dan 

kooperatif pada saat rapat dengar pendapat 

dalam rangka pembahasan LKPJ tahun anggaran 2023 ini," tegas Bakhtiar.