MUARABULIAN - Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Rembuk Stunting tingkat Kabupaten Batanghari tahun 2024.

 

Acara yang dilaksanakan di ruang pola besar Kantor Bupati Batanghari pada Selasa (23/4/2024) tersebut, dibuka Bupati Batanghari dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Setda Batanghari, Muhammad Rifa'i.

 

Asisten 1 Setda Batanghari, Muhammad Rifa'i saat membacakan sambutan tertulis Bupati Batanghari mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan terciptanya komitmen nyata dari semua pihak yang hadir dalam penurunan dan pencegahan Stunting di Kabupaten Batanghari secara bersama-sama, sehingga program yang dirancang dapat direalisasikan dengan baik, untuk mencapai target penurunan Stunting tahun 2024 sebagimana yang ditetapkan," kata Rifa'i.

 

Dikatakannya, tahun 2024 merupakan tahun ketiga Kabupaten Batanghari menjadi lokus percepatan penurunan Stunting. Hal ini berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN Nomor: KEP.10/M.PPN/HK/02/2021 tentang penetapan perluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan Stunting terintegrasi.

 

Dimana tujuan dari Rembuk Stunting ini adalah, agar terbentuknya komitmen bersama dan terjalinnya koordinasi antara stakeholder terkait, TPPS Kabupaten Batanghari serta adanya pemahaman yang sama mendukung pencegahan dan penanggulangan Stunting yang difokuskan terhadap 1.000 hari pertama kehidupan dan bayi baru lahir dengan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dalam percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Batanghari," katanya.

 

Lanjut dikatakan Rifa'i, kunci pencegahan Stunting adalah di 1.000 hari pertama kehidupan, sehingga perhatian kepada ibu hamil serta balita dibawah umur dan tahun perlu kita upayakan. Serta intervensi remaja putri dan calon pengantin untuk menciptakan generasi yang cerdas, sehat dan berprestasi," tegasnya.

 

Menurutnya, intervensi Stunting tidak hanya dilakukan oleh kesehatan saja, tingkat keberhasilan program penurunan Stunting sangat dipengaruhi sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan mencapai 70 persen. Untuk itu perlu dilakukan dengan pendekatan multi sektor dan multi pihak melalui pentahelix, yaitu menyediakan platform kerjasama antara pemerintah dan unsur pemangku kepentingan.

 

Dia menegaskan, bahwa masalah gizi menjadi prioritas yang tidak bisa kita abaikan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menjamin kecukupan gizi masyarakat.

 

"Saya minta seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait untuk dapat melakukan inovasi-inovasi dengan menggunakan kearifan lokal, agar upaya pemenuhan gizi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita agar terpenuhi dan Kabupaten Batanghari dapat terbebas dari kasus Stunting dan tentunya berdampak pada peningkatan SDM yang berdaya saing," katanya.