Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Batanghari, Adison mengatakan, dalam kesempatan tersebut, Drs. Zulkarnain selaku Kasubag Umum dan Kepegawaian pada dinas P&K Batanghari menyampaikan masalah kebutuhan guru dan tenaga honorer di kabupaten Batanghari yang perlu perhatian serius dari Pemerintah Pusat. Karena ada sekitar 443 Guru Honorer yang mengabdikan dirinya untuk kemajuan dunia pendidikan di kabupaten Batanghari, yg masa kerja mereka ada yang sudah mencapai 10 tahun, bahkan ada yang 13 tahun. 

 

" Untuk itu kami mohon untuk menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat," ujar Adison menirukan ucapan Zulkarnain.

 

Lanjut Adison mengatakan, dalam konsultasi di Kemendikbud ini Komisi 1 DPRD Batanghari diterima oleh Bapak Rohimat ST.MM selaku Kasubag Data dan Informasi Dirjen GTK Kemendikbud RI. 

 

Dalam kesempatan ini juga, Adison juga menanyakan tentang kesejahteraan guru yang ada di desa tertinggal. Meskipun di Batanghari berdasarkan SK dari KEMENDES tidak ada lagi desa yang termasuk kriteria Desa IDT. Tapi berdasarkan letak geografis sekolah tersebut jauh dari desa, seperti SD yang berada di Talang Aro, desa Sungai Baung, SD 185/1 Sialang Pungguk, desa Muaro Singoan yang berada di wilayah kecamatan Muarabulian untuk sampai kesekolah, guru harus menyebarangi sungai Batanghari dan menempuh jarak 9-10 Km. Dan ada beberapa sekolah lagi yang ada di Batanghari dengan kondisi yang sama. 

 

" Untuk itu kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah pusat untuk memperhatikan kesejahteraan mereka," harap Adison. 

 

Diakui Adison, hal ini langsung ditanggapi oleh bapak Rohimat, bahwa untuk guru sekolah seperti apa yang disampaikan dirinya (Adison). 

 

" Alhamdulillah pemerintah sudah mempunyai kebijakan untuk menambah tunjangan Guru ini berdasarkan usulan dari pemerintah kabupaten berdasarkan zonasi sekolah terpencil yang ada di di wilayah kota atau desa. Hal ini telah tertuang dalam PP. 19 tahun 2019," kata Adison.

 

" Sebenarnya banyak lagi hal-hal yang kami pertanyakan dan kami usulkan," tambah Adison.

 

Lanjut Adison mengatakan, melalui diskusi yang panjang ini Komisi 1 sudah mempunyai beberapa kesimpulan yang harus ditindaklanjuti. 

 

" Setelah pulang ini kami Komisi 1 meminta kepada Dinas P&K Batanghari melalui bapak Drs. Zulkarnain untuk menginventarisir sekolah mana saja yang bisa kita usulkan dan ini harus bergerak cepat. Karena akan kita usulkan untuk masuk anggaran APBN tahun 2020 ini. Begitu juga kebutuhan guru di Batanghari. Kami butuh data yang konkrit by name by addres semuanyalah," tutup Adison.(mon)