MUARABULIAN - Pemerintah kabupaten Batanghari melalui Badan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPBMD) tahun ini, fokus melakukan penerbitan 43 sertifikat tanah pemda.

Puluhan bidang tanah tersebut berupa tanah sekolah dan puskesmas. Dari 43 bidang tanah itu terdapat 8 bidang tanah diantaranya sudah lengkap berkas dan siap diukur BPN.

Sejak beberapa tahun sebelumnnya permasalah aset pemda dari bidang tanah, masih menimbulkan tanda tanya. Pasalnya, tidak sedikit dari tanah pemda tersebut yang belum memiliki sertifikat resmi.

Kepala BPBMD Setda Batanghari, Yennedi, kepada media ini, Selasa (15/1/2019) mengatakan, pada tahun 2018 lalu pihaknya juga mengajukan penerbitan 43 persil bidang tanah pemda untuk disertifikatkan kepada BPN Batanghari. Dari 43 bidang tanah yang akan disertifikatkan, baru 18 diantarnya yang telah rampung dilakukan di bidang pengelolaan barang milik daerah. Sementara sisanya berada didinas Perkim Batanghari.

“ Kalo tahun kemarin selain kita ada pula dinas Perkim bidang pertanahan yang melakukan pengajuan pengukuran untuk sebagian tanah pemda dari 43 bidang tadi. Tapi kita tidak tahu berapa yang selesai dimereka,” jelas Yennedi.

Yennedi mengatakan, dari 43 bidang tanah pemda lagi yang harus diselesaikan pada tahun 2019 beberapa diantaranya sudah siap untuk diajukan pengukuran ke BPN Batanghari.

“ Dari target tahun ini 43 bidang tanah sama dengan tahun sebelumnnya, dimana 8 Bidang diantaranya siap diukur BPN,” jelasnya. (mon)