MUARABULIAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Batanghari, menggelar Rapat Paripurna DPRD Batanghari dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batanghari terhadap penyampaian nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kabupatan Batanghari tahun anggaran 2020, Senin (7/10/2019).

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin SE didampingi Wakil Ketua DPRD Batanghari, Hj Yunninta Asmara SH dan Ilhamudin beserta Sekwan DPRD Batanghari, Aminullah AP ME. 

Hadir Bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy, Wabub Batanghari, Hj Sofia Joesoef SH, Sekda Batanghari, H Bakhtiar SP, para Forkompimda, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kabag, Camat, Kepala Desa dan undangan lainnya.

Penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batanghari terhadap penyampaian nota pengantar RAPBD Batanghari tahun anggaran 2020, pertama kali disampaikan fraksi PAN, dalam hal ini disampaikan oleh, Azizah SE.

Dalam penyampaiannya, Azizah mengatakan, fraksi PAN berharap pengelolaan dana pada RAPBD tahun anggaran 2020 lebih efektif, efisien dan akuntabel. Kemudian dalam penyusunan APBD harus menjadi perhatian yang serius oleh pemerintah kabupaten Batanghari. Seperti terkait akses pelaksanaan pembangunan yang dimanfaatkan masyarakat.

Terkait nota pengantar RAPBD tahun anggaran 2020 yang disampaikan Bupati beberapa waktu lalu, fraksi PAN juga berharap perhatian pemkab Batanghari terhadap lampu penerangan jalan yang ada di wilayah jalan Jenderal Sudirman maupun di jalan Gajah Mada Muarabulian yang banyak tidak menyala,” kata Azizah.

Sementara fraksi partai Golkar yang disampaikan oleh M Ja'far mengatakan, bahwa fraksi Golkar berpendapat masih terdapat beberapa catatan. Fraksi Golkar berharap target-target APBD kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020 dapat tercapai, meskipun berbagai tantangan kedepanya lebih berat. Oleh karena itu pemerintah Batanghari dituntut untuk lebih proaktif dalam pencapaian target tersebut,” sebutnya.

Selanjutnya, fraksi PKB yang disampaikan oleh, Ilhamsyah. Dalam penyampaiannya fraksi PKB berharap kepada bupati Batanghari untuk memberikan penjelasan terhadap target-target pendapatan daerah yang disampaikan pada nota pengantar RAPBD tahun anggaran 2020 beberapa hari lalu,” kata Ilhamsyah.

Keempat penyampaian pemandangan umum fraksi Nasdem oleh Risno. Dimana fraksi Nasdem berharap program santunan kematian yang telah diprogramkan pemerintah dapat berlanjut,” katanya.

Kelima dari fraksi PPP disampaikan oleh, Minarti. Dimana fraksi PPP juga berharap kepada pemerintah Batanghari agar dapat memperhatikan terkait target-targte pendapatn daerah yang disampaikan pada nota pengantar RAPBD tahun anggaran 2020.

Keenam dari fraksi Gerindra disampaikan oleh, Aminuddin. Dalam penyampaiannya fraksi Gerindra sepakat dan menyetujui nota pengantar RAPBD kabupaten Batanghari tahun anggaran 2020.

Kemudian fraksi Demokrat disampaikan oleh, Quzwaini. Fraksi Demokrat mengapresiasi atas kinerja pemerintah daerah Batanghari. Fraksi Demokrat berharap kepada pemerintah daerah agar TPP guru tahun mendatang dapat ditingkatkan. Kedelapan fraksi PDIP disampaikan oleh, Ir Ibrahim. 

Dan terakhir penyampaian pemandangan umum fraksi PKS disampaikan oleh, Adison.

Dalam penyampainnya fraksi PKS mengatakan, berkaitan dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi pertanian, penerangan lampu jalan dan sarana pelayanan umum, fraksi PKS berharap kepada pemda Batanghari bekerja professional, sehingga infrastruktur memiliki kualitas yang baik. Selain itu, penataan kota terutama kecamatan Muarabulian, pemda Batanghari juga harus meningkatkan pemeliharaan, seperti trotoar, drainase, taman perindang jalan dan lain-lain, sehingga keindahan kota Muarabulian yang menjadi sentra pemerintahan juga dapat terwujud,” kata Adison.

Disamping itu, kata Adison, fraksi PKS juga mengingatkan kepada pemda Batanghari, dalam penyusunan kebijakan anggaran menitikberatkan pada kepentingan masyarakat, terutama yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya dalam penyusunan kebijakan anggaran diharapkan juga terhindar dari pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat kabupaten Batanghari,” ujarnya. (mon/adv)