Adison berujar, dalam studi banding tersebut banyak hal yang didapatkan, diantaranya tentang sistem penganggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dimana dalam hal pembangunan infrastruktur khususnya, kabupaten Bogor sangat memperhatikan aspirasi masyarakat melalui hasil Reses atau pokok pikiran anggota dewan. Semua anggota dewan mempunyai hak yang sama dalam usulan tersebut dan itu tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan RKPD yang dimasukkan atau diusulkan melalui system E-Planing sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini," ujar Adison.
" Banyak lagi hal yang kita dapati selama dua hari disana dan ini menjadi contoh yang baik dan akan kita terapkan di Batanghari. Tentu harus ada kerjasama yang baik pula antara eksekutif dan legislatif. Sehingga apa yang kita harapkan dapat terwujud demi pembangunan di bumi serentak bak regam kabupaten Batanghari," pungkasnya.(mon/adv)
Terbukti Pungli di Sekolah, Kepsek Dipecat
BATANGHARI – Bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy, menegaskan bahwa tidak ada alasan pihak sekolah melakukan pungutan dana dari siswa, apapun alasannya.
" Jika terbukti, laporkan ke saya dan saya pecat langsung Kepala Sekolah itu," tegas Bupati Batanghari, Ir Syahirsah Sy pada rapat paripurna DPRD Batanghari dalam rangka penyampaian tanggapan pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Batanghari atas nota pengantar RAPBD tahun anggaran 2020 pekan kemarin.
Saat itu bupati berujar, jika ada kepala sekolah yang melakukan pungutan dengan dalih apapun, maka akan di rekomendasikan untuk di pecat.
Menurut beliau, sejauh ini belum ada pungutan terhadap siswa atau siswi dan tidak ada pula laporan dari orang tua murid mengenai pungutan yang di lakukan kepala sekolah.
Bupati menyebutkan, jika dirinya akan menanggapi laporan jika ada orang tua yang sudah di pungut biaya. Bahkan bupati sempat bercanda jika dirinya bukan dukun. Sehingga tidak tahu ada kepala sekolah yang melakukan pungutan dan dirinya meminta agar semua elemen berperan aktif dalam hal ini," katanya.
Sementara itu Camelia Puji Astuti selaku anggota komisi 1 DPRD Batanghari mendukung penuh jika bupati memang benar – benar melakukan hal tersebut,
“ Saat ini kepala sekolah harus transparan terhadap kebutuhan apa saja yang harus di penuhi, sehingga tidak operlep. Bahkan DPRD juga meminta agar kebijakan bupati benar – benar di lakukan dan jangan ada tebang pilih,” kata Camelia
Tidak hanya itu saja, ketua DPD Partai Demokrat ini menegaskan, saat ini pemerintah Batanghari harus serius untuk mengisi kekosongan guru. Sebab masih banyak kekurangan tenaga guru di Batanghari.
" Pemerintah Batanghari juga harus melakukan pemerataan guru,” pintanya.
