MUARABULIAN - Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE mengatakan, dengan dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batanghari ini dapat menjadi sarana dan forum semua pihak, terutama bagi kita sebagai pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan Daerah, serta berfungsi sebagai bentuk komunikasi dalam mencapai kesepakatan.
Hal ini disampaikan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief pada acara Musrenbang RKPD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2025 di ruang kaca rumah dinas Bupati Batanghari, Selasa (26/3/2024).
Bupati Fadhil juga berharap kepada kita semua yang hadir pada pada Musrenbang hari ini, untuk dapat membahas rancangan RKPD Kabupaten Batanghari tahun 2025, guna
menyepakati permasalahan pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, menyepakati program, kegiatan, indikator dan target kinerja dan penyelarasan program dan
kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi Prioritaskan usulan tahun anggaran
2025, sehingga azas manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Batanghari yang sama-sama kita
cintai ini," kata Fadhil.
Dikatakan Fadhil, dalam rangka percepatan pembangunan dan menjaga konsistensi RPJMD dan mengacu kepada arahan kebijakan dan tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tema tahapan pembangunan tahunan yang
nantinya akan jabarkan lebih lanjut RKPD. Tema yang menjadi acuan dalam merancang fokus dari berbagai program
dan kegiatan tahunan guna mencapai tujuan dan sasaran yang dirancang di dalam RPJMD," bebernya.
Untuk mempercepat akselerasi pelaksanaan Visi dan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD, diakui Fadhil, pada tahun 2025 fokus
pembangunan masih mengutamakan, penyelesaian dan keberlanjutan dari 36 Program Prioritas yang menjadi arah
kebijakan pembangunan daerah. Namun selain 36 Program Prioritas, terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Pusat yang harus kita laksanakan diantaranya, Pengendalian Inflasi
di Daerah, Penurunan Kemiskinan Ekstrim dengan target 0% pada 2025, penurunan angka stunting menuju 14%, serta
suksesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024. Tentunya pelaksanaan Kebijakan-kebijakan tersebut harus didukung dengan Program-program yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit," pungkasnya.
Editor: Raden Denni
