Tentunya, besar harapan kami hubungan yang baik antara DPRD Kabupaten Batanghari dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari dapat terus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Kedepan sinergitas yang sudah terjalin baik ini akan sangat dibutuhkan dalam rangka akselerasi atau percepatan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batanghari Tangguh yang tujuan akhirnya adalah demi kesejahteraan masyarakat di Bumi Serentak Bak Regam yang kita cintai ini. 

 

Selanjutnya, Wabup Bakhtiar memberikan jawaban dan penjelasan atas pemandangan umum yang telah disampaikan oleh 9 (sembilan) Fraksi DPRD Kabupaten Batang Hari melalui juru bicaranya terhadap Nota Pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023, pada Sidang Paripurna tanggal  27 Mei 2023.

Pertama, Pemandangan Umum dari fraksi Partai Amanat Nasional 

Terhadap 2 (dua) Poin tanggapan rekan Fraksi Partai Amanat Nasional dalam Pandangan Umumnya dapat kami tanggapi sebagai berikut :

1. Kami sangat sepakat dengan pandangan Fraksi PAN terkait dengan capaian target PAD yang belum mencapai 100% dan melalui momentum Perda PDRD yang baru kita berupaya menjadikan momentum perbaikan pada aspek tata kelola dan terutama mengoptimalkan Potensi yang sangat besar kita miliki. Untuk momentum peningkatan PAD terutama sektor Pajak Daerah tentu membutuhkan kesadaran tinggi dan peran aktif kita semua bersama masyarakat pelaku usaha di wilayah Kabupaten Batang Hari.

2. Terkait Tunda Bayar Kegiatan 2023 salah satu dampak dari tidak tercapainya target PAD 100%, selain juga adanya keterlambatan transfer Pemerintan Pusat. Untuk kewajiban tunda bayar ini, dibebankan pada anggaran yang penyaluran Tansfer Tahun Anggaran 2023 di Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF) lebih kurang sebesar empat puluh dua milyar rupiah, ditambah dengan efisiensi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024. Skema pemenuhan kewajiban tunda bayar atau kewajiban jangka pendek Tahun Anggaran 2024 ini juga telah kami paparkan kepada BPK RI. 

 

Kedua, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Golongan Karya

Sebelumnya ucapan terima kasih kami sampaikan atas dukungan Fraksi Partai Golongan Karya terhadap nota pengantar LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dapat kami sampaikan beberapa hal  sebagai berikut :

- Berkaitan dengan permintaan penjelasan surplus/Defisit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dapat kami jelaskan bahwa posisi surplus/defisit bukan berada pada pos Laporan Realisasi (LRA) akan tetapi berada pada Pos Laporan Operasional. Hal ini sesuai dengan sistematika penyajian LPKD yang diatur ketentuan berlaku.

- Terhadap capaian beberapa sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) kami jelaskan: Pertama untuk capaian realisasi PBB P2 yang capaiannya baru 41,62% akibat belum maksimalnya capaian kegiatan ekstensifikasi Objek PBB P2, yang seharusnya dari 8% luasan Wilayah Kabupaten untuk mencapai diatas 17%. Faktor lainnya juga belum optimalnya penagihan tunggakan piutang PBB P2. Kedua tekait sektor Retribusi Daerah kedepan telah kita siapkan sistem pemungutan secara sistem informasi untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga hal ini akan meningkatkan sistem pengawasan, monitoring dan asistensi dalam peningkatan capaian target. Karena dengan ketersediaan sistem informasi yang handal ini, akan memberikan informasi yang cepat dan akurat dalam perkembangan realisasi serta mendorong solusi yang tepat terhadap hambatan dalam pencapaian tagetnya. Ketiga mengenai Aset Tetap tanah yang dipinjam pakai pada pihak lain, sebetulnya sudah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), namun pihak Lembaga tersebut tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Perjanjian yang telah diatur. Untuk proses hibah Barang Milik Daerah (BMD) kepada pihak non pemerintah hal ini perlu kajian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Keempat, terkait dengan perbedaan adanya selisih dari beberapa pendapatan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan Laporan Operasional dibeberapa pos memang suatu yang lazim dalam Laporan Akrual, karena Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan transaksi yang hanya mencatat realisasi yang sudah tercatat diterima RKUD pada tahun anggaran berkenaan, sedangkan Laporan Operasional mencatat transaksi yang sudah diterima di RKUD dan yang akan menjadi hak pendapatan Tahun Anggaran berkenaan yang belum diterima. 

Ketiga, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Nasional Demokrat

Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Nasional Demokrat atas dukungannya terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2023. Pemerintah daerah akan selalu berupaya maksimal dalam pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batanghari.

 

Keempat, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Batanghari mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atas dukungannya terhadap nota pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023. Pemerintah daerah akan selalu berpedoman dan berkomitmen kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang telah ikut mendorong terwujudnya destinasi-destinasi wisata di Kabupaten Batanghari," katanya.

 

Kelima, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Atas nama Pemerintah Kabupaten Batanghari kami mengucapkan terima kasih kepada Fraksi Partai Persatuan Pembangunan atas dukungannya terhadap seluruh kebijakan pembangunan. Sama seperti yang diharapkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, tentunya kami juga berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus bekerja sesuai Kinerja dan tupoksinya, bersinergi dengan baik dan bekerja cepat, bekerja tepat, bekerja cerdas, dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan penuh tanggung jawab, berintegritas serta menyadari Amanah yang diberikan adalah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Batang Hari sebagai pondasi utama terwujudnya Batanghari Tangguh.

 

Keenam, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 

Terima kasih atas pemandangan umum terhadap nota pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023 dari rekan Fraksi Partai Gerindra. Terkait Catatan, pertanyaan dan saran yang disampaikan dalam pandangan Fraksi, kami jelaskan sebagai berikut :

1. Terhadap capaian realisasi BPHTB yang kurang dari target senilai lebih kurang enam koma tiga milyar rupiah karena adanya beberapa objek yang kami proyeksikan akan transaksi pada Tahun 2023, namun adanya kendala administrasi dari Wajib Pajak tersebut. 

2. Berkaitan solusi terhadap capaian retribusi daerah yang mengalami penurunan dibandingkan dari realisasi tahun 2022, sama halnya dengan penjelasan pada Fraksi Golongan Karya tadi, dimana Retribusi Daerah kedepan telah kita siapkan sistem pemungutan secara sistem informasi yang handal untuk semua OPD, sehingga hal ini akan meningkatkan sistem pengawasan, monitoring dan asistensi dalam peningkatan capaian target. Termasuk sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran kewajiban Retribusi Daerah juga menjadi suatu hal yang mesti dioptimalkan.

3. Mengenai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun Anggaran 2023, mengalami penurunan dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar lebih kurang 35 Milyar Rupiah kami jelasnya bahwa hal ini bukan lah penurunan, karena realisasi 35 Milyar Rupiah tersebut berasal dari Dana BOS, namun pada Tahun Anggaran 2023 berubah nomenklatur pindah Pos Pendapatan ke Pendapatan DAK Non Fisik. 

 

Ketujuh, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat

Pemerintah daerah akan selalu berkomitmen dan konsisten atas pengalokasian mandatory spending sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014  tentang Pemerintahan daerah. Dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut ;

1. Keterlambatan pembayaran beberapa kegiatan atau pekerjaan di Tahun Anggaran 2023 atau tunda bayar yang menjadi sorotan Fraksi Partai Demokrat, penjelasannya sama seperti yang kami uraikan kepada Fraksi PAN, pertama salah satu dampak dari tidak tercapainya target PAD dengan 100% juga adanya keterlambatan transfer Pemerintan Pusat, dan baru disalurkan di awal Tahun Anggaran 2024 dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF). 

2. Mengenai saran untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 35% atau 40% kami sangat sepakat, untuk itu kami harapkan dukungan kita semua agar berperan aktif terutama dalam mewujudkan Budaya Taat Pajak. 

 

Kedelapan, Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Atas nama Pemerintah Kabupaten Batang Hari kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas dukungannya terhadap nota pengantar LKPD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023. Berikut kami sampaikan bebrapa penjelasan sebagai berikut:

1. Penerima Pendapatan Retribusi Daerah hampir diseluruh jenis retribusi. Hal ini akibat banyaknya fasilitas atau sarana pendukung pelayanan masih dalam proses perbaikan, serta kurang optimalnya tata kelola monitoring dan pengawasan, juga menurunnya permintaan akan beberapa layanan retribusi yang disediakan oleh Pemerintah. 

2. Mengenai realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang sah, kami jelaskan sama dengan penjelasan Fraksi Gerindra, bahwa hal ini bukanlah penurunan, akan tetapi ada perpindahan atau perubahan nomenklatur Pedapatan Daerah. Dimana Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) selama ini merupakan pendapatan Hibah yang bagian dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah berpindah ke DAK Non Fisik.

3. Mengenai realisasi Belanja Tidak Terduga, memang tidak dapat kita ukur sebagai prestasi kinerja realiasi anggaran, karena realisasi Belanja Tidak Terduga bersifat situasional yang dialami oleh daerah yang bersifat darurat atau tidak terencana. 

 

Pada kesempatan ini, Bakhtiar juga mengucapkan terima kasih dari rekan Fraksi PKS terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2023, Pemerintah daerah akan terus berupaya dalam meningkatan Pendapatan Daerah khususnya melalui pos pendapatan asli daerah dengan melakukan inovasi-inovasi," pungkasnya.