KUALA TUNGKAL – Era "habiskan anggaran demi habis" resmi berakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bupati Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag., secara tegas menyerukan reformasi total dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Workshop Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026, Senin (07/09/2026). Di hadapan 58 peserta dari berbagai Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, hingga rumah sakit daerah, Bupati menekankan bahwa APBD bukan sekadar angka administratif, melainkan amanah rakyat yang harus menghasilkan outcome nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

 

“Tata kelola keuangan daerah yang baik adalah fondasi utama dari keberhasilan pembangunan daerah. Jangan sampai kita sibuk menyerap anggaran, tapi hasilnya tidak terasa oleh masyarakat,” tegas Anwar Sadat saat membuka workshop di Pola Utama Kantor Bupati.

 

Tiga Pilar Reformasi: Regulasi Dinamis, Mitigasi Risiko, & Kualitas Output

 

Bupati Anwar Sadat menyoroti tiga aspek krusial yang wajib diperbaiki oleh seluruh Kepala OPD:

1.  Pemahaman Regulasi Dinamis: Aparatur harus terus update dengan perubahan aturan keuangan negara agar tidak terjebak dalam kesalahan prosedural.

2.  Pengendalian Intern & Mitigasi Risiko: Masalah harus dicegah sejak tahap perencanaan, bukan dicari setelah kejadian.

3.  Realisasi Anggaran Berkualitas: Pencairan dana tidak boleh menumpuk di akhir tahun (fenomena December Syndrome), tetapi harus berjalan proporsional sepanjang tahun dengan kualitas belanja yang terjamin.

 

Ia juga meminta agar program-program yang memiliki irisan antar-OPD ditajamkan untuk menghindari duplikasi dan pemborosan sumber daya. "Program harus punya indikator kinerja yang jelas dan terukur. Jika tahun lalu gagal, jangan diulang dengan cara yang sama," tambahnya.

 

Evaluasi BPKP: Ada Perbaikan, Tapi Masih Perlu Kerja Keras

 

Momen penting dalam workshop ini adalah penyerahan Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Zulherizal, AK., M.Si. Meski jumlah temuan masalah telah berkurang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, Zulherizal mengingatkan bahwa tantangan efisiensi dan efektivitas masih ada.

 

"Dari sisi efektivitas, masih ditemukan persoalan terkait ketepatan tujuan kegiatan dan indikator kinerja. Dari sisi efisiensi, masih ada komponen belanja yang belum sepenuhnya berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan," ungkap Zulherizal. Ia menegaskan, suksesnya sebuah program tidak diukur dari seberapa cepat uang habis, tetapi seberapa besar manfaat (outcome) yang dirasakan warga.

 

Workshop Bukan Sekadar Teori, Tapi Cari Solusi Konkret

 

Plh. Inspektur Daerah, Drs. H. Muhammad Yunus, menjelaskan bahwa workshop ini dirancang untuk membongkar hambatan birokrasi, mempercepat proses pengadaan, dan memperkuat pengawasan internal. Tujuannya satu: menciptakan APBD yang bersih, transparan, dan akuntabel.

 

Menutup acara, Bupati Anwar Sadat memberikan instruksi terakhir yang tajam: “Jangan sampai workshop ini hanya menambah pengetahuan secara teori. Yang kita harapkan adalah ada solusi konkret yang bisa diterapkan di perangkat daerah masing-masing. Gunakan laporan BPKP ini sebagai peta jalan untuk perbaikan.”

 

Dengan semangat reformasi ini, Pemkab Tanjab Barat berkomitmen mengubah wajah pengelolaan keuangan daerah dari yang sekadar "habis pakai" menjadi "habis guna". Bagi masyarakat, ini adalah janji bahwa setiap pajak dan retribusi yang mereka bayar akan kembali dalam bentuk layanan publik yang lebih baik, infrastruktur yang berkualitas, dan ekonomi yang bergerak.