KUALA TUNGKAL – Atmosfer positif menyelimuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senin (21/09/2026). Bukan sekadar formalitas, agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 ini menjadi momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk menyamakan frekuensi dalam membangun daerah.

 

Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hamdani, S.E., dan didampingi Wakil Ketua II, Hasan Basri Harahap, S.H., rapat yang dihadiri Wakil Bupati Dr. H. Katamso ini menghasilkan konsensus bulat. Tujuh fraksi yang ada di DPRD Tanjab Barat kompak memberikan "lampu hijau" agar Ranperda APBD 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan inti.

 

Namun, persetujuan ini bukan tanpa syarat. Sejumlah catatan strategis menjadi "harga mati" yang diminta oleh para wakil rakyat demi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada perut dan kesejahteraan masyarakat.

 

Fokus pada Kesejahteraan dan Isu Stunting

 

Sorotan tajam diarahkan pada isu kemanusiaan dan kesehatan. Fraksi PAN, melalui Dedi Irawan, secara spesifik menyoroti urgensi penurunan prevalensi *stunting*. Ini menjadi sinyal keras agar pemerintah daerah tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia sejak dari dalam kandungan.

 

Senada dengan itu, Fraksi NasDem yang diwakili Melda Arisandi, S.Kom., menuntut agar APBD 2027 tidak lagi bersifat *business as usual*. "APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adil, transparan, dan terukur. Manfaatnya harus nyata dirasakan, bukan hanya angka di atas kertas," tegasnya.

 

Fraksi Keadilan Pembangunan (Endri Avian) dan Fraksi PKB (H. Subari, S.Ag.) juga menekankan agar anggaran diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam akses layanan publik.

 

Mandiri secara Fiskal, Genjot PAD

 

Di sisi lain, tantangan kemandirian daerah juga menjadi perhatian utama. Fraksi PDI Perjuangan, melalui Doni Indri Saragih, dan Fraksi Gerindra (Sutejo, S.M.) mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak terus-menerus bergantung pada dana transfer pusat.

 

Kedua fraksi ini mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kreatif namun tidak membebani. "Penggalian potensi harus dilakukan, tapi ingat, jangan sampai membebani masyarakat yang sedang berusaha bangkit," pesan Doni.

 

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Nurkholis, S.T., meminta agar penguatan ekonomi tidak lepas dari sektor riil. Ia menyoroti pentingnya dukungan pada pertanian, perkebunan, serta infrastruktur yang menghubungkan sentra produksi ke pasar, guna menjaga daya beli masyarakat Tanjab Barat.

 

Tindak Lanjut Segera

 

Kesepakatan seluruh fraksi ini menjadi modal kuat bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Wakil Bupati Katamso dan jajaran, termasuk Sekda Hermansyah, S.STP., M.H., kini harus meramu kembali detail kebijakan anggaran agar menjawab segala catatan kritis tersebut.

 

Rapat yang juga dihadiri unsur Forkopimda, pejabat tinggi pratama, serta perwakilan instansi vertikal dan perbankan ini menutup lembaran pembahasan awal dengan harapan baru: APBD 2027 Tanjab Barat akan menjadi anggaran yang pro-rakyat dan visioner.

 

Tahap selanjutnya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD Pemkab Tanjab Barat akan segera bekerja di balik layar untuk membedah pos per pos anggaran sebelum akhirnya disahkan menjadi Perda.