MUARABULIAN - Pemerintah kabupaten Batanghari pada tahun ini menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sekitar Rp 5 miliar lebih. PAD ini didapat dari 92 ribu wajib pajak yang ada. Angka tersebut ternyata tidak ada perbedaan jika dilihat dengan tahun 2018 lalu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) kabupaten Batanghari, Muhammad Azan, mengatakan realisasi PBB tahun lalu belum mencapai target 100 persen. Itu lantaran kesadaran masyarakat akan wajib pajak (WP) masih minim. Meski demikian, diakuinya realisasi tahun lalu tetap mendekati target tahapan,” katanya.

Terkait tunggakan pajak 2018, katanya, masyarakat sudah melakukan pelunasan pembayaran. Hanya saja, saat itu beliau belum bisa menyebutkannya nominalnya berapa.

“ Tunggakan-tunggakan itu sudah dibayar. Tapi saya lupa datanya. Namun, saya menyaksikan sendiri data yang sudah masuk tersebut,” jelas Azan.

Menurutnya, tahun 2019 pun ada beberapa penambahan bangunan atau objek baru di kabupaten Batanghari. Namun, realisasi pajaknya masuk hitungan pada 2020 mendatang.

“ Untuk progres PBB tahun ini sudah kita sampaikan kepada semua wajib pajak di desa/kelurahan melalui camat dan kades pada 26-27 Maret. Dan kita berharap prosesnya berjalan lancar,” pungkasnya. (ist)