MUARABULIAN - Dinas Sosial kabupaten Batanghari kembali melayangkan surat kepada seluruh Desa/Kelurahan melalui pihak Kecamatan yanga da di wilayah kabupaten Batanghari.

Surat tersebut menegaskan agar seluruh Desa/Kelurahan yang ada untuk segera melaksanakan Musyawarah Desa (Museds) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel) terkait data penerima  manfaat Kartu Keluarga Sejahterah (KKS) Murni program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah.

Yang mana saat ini ada lebih kurang 1.000 KKS Murni penerima program BPNT di kabupaten Batanghari masih mengendap di Bank BRI yang ada.   

Kepala Dinas Sosial Batanghari, Fauzan Azhari, kepada media berkeinginan pada tahun 2020 ini KKS BPNT yang masih mengendap di BRI dapat tersalurkan dan program BPNT di Batanghari dapat terlaksana dengan baik.

“ Tahun 2020 maunyo kito sudah terlaksana dengan baik, kenapo? karno kito sudah melayangkan surat lagi ke desa dan kelurahan melalui pak camat untuk melaksnaakan Musdes Muskel. Karno untuk merubah, mengganti dan mengusulkan itu melalui mekanisme Musdes Muskel, dan itu harus masuk di dalam data terpadu Kementerian Sosial,” kata Fauzan, kemarin.

Untuk diketahui jumlah penerima program BPNT di Batanghari sebanyak 13.700 rumah tangga sasaran penerima manfaat. Dari jumlah tersebut, terdapat lebih kurang 4.500 rumah tangga sasaran merupakan penerima BPNT murni. Sementara sisanya merupakan penerima PKH yang juga menerima BPNT yang sudah memiliki kartu untuk merealisasikan BPNT di e-Warong yang sudah tersedia.

Bantuan tersebut tidak lagi berupa beras, melainkan uang tunai sebesar Rp 110 ribu per RTSPM. Penerima bantuan nantinya akan menukarkan uang dalam bentuk kartu KKS itu dengan beras dan atau telur di e-Warong yang tersebar di Batanghari.