TANJAB BARAT - Ratusan masyarakat Teluk Nilau yang tergabung dalam forum serikat petani Nasional Provinsi Jambi melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi. Senin (10/2/2020). Aksi itu dilakukan untuk menyikapi sejumlah peristiwa yang terjadi terhadap masyarakat Petani Teluk Nilau, Kecamatan Pengabuan.

Sedikitnya ada lima tuntutan yang disampaikan pedemo. Sesuai dalam presrelis yang disebarkan pedomo dianataranya, meminta kembalikan area seluas 1913 Ha milik tanah rakyat (Adat) kelurahan Teluk Nilau bedasarkan perda no 8 Tahun 2008 tentang batas penetapan wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat. Normalisasi sungai alam yang telah direkayasa oleh PT WKS,segera laksanakan Audit pajak lahan yang selama 18bTahun di caplok PT WKS dan PT TML, laksanakan UUPA No.5/1960, tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, hentikan kriminalisasi terhadap aktivis dan petani.

Usai melakukan orasi, berapa perwakilan ujuk rasa  dipangil perwakilan anggota Dewan masuk keruang komisi ll  untuk dilanjutkan mediasi dimeja bundar, Kedatangan ujuk rasa ini disambut oleh anggota Dewan Suprayogi, Nurkholis dan Subari dari komisi ll.

Koordinator aksi, Jon Akbar mewakili massa mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap sikap DPRD Tanjabbar yang tidak bisa menyelesaikan masalah antara masyarakat yang dirugikan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.

"Tanah ini untuk petani, bukan untuk Korporasi," ujarnya tegas.

Pantauan dilapangan, hingga saat ini mediasi masih berjalan,sejumlah awak media msih menunggu hasil dari mediasi antara perwakilan ujurasa dan Anggota Dewan tersebut.