MERANGIN - Persatuan Mahasiswa Tabir (PMT) turun kejalan untuk menyuarakan  keperihatinan pendidikan di Wilayah Tabir Raya. Menurut PMT berangkat dari keresahan  atas realita dunia pendidikan saat ini di Kabupaten Merangin. Mereka turun kejalan untuk menuntut perbaikan pendidikan di Merangin, utamanya di wilayah Tabir Raya.

Sejumlah masalah menurut PMT, diantaranya kesenjangan yang mencolok kesejahteraan antara guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan guru tenaga honorer. “Mayoritas guru ASN menumpuk di kota sementara didesa guru yang berstatus ASN masih minim. Sedangkan guru honorer belum mendapatkan kesejahtertaan dan perhatian yang layak," kata Ilham dalam orasinya, Rabu (4/3/20).

Aksi mahasiswa ini dimulai dari Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Merangin, kemudian dengan berjalan kaki menuju Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Merangin baru kemudian menuju gedung DPRD Merangin. Pengawalan aksi ini dari Kepolisian dipimpin langsung Kapolres Merangin, AKBP M. Lutfi. Dan Sat Pol PP Merangin juga turut mengamankan aksi  yang berlangsung damai ini.

Saat di Dikbud, pendemo disambut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, M. Zubir, saat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sempat disambut Zairi Kabid Mutasi. Sedangkan di gedung DPRD Merangin tak satupun anggota DPRD Merangin berada di tempat. Informasinya semua anggota dewan Merangin sedang berada diluar kota.

Dalam realisnya PMT Merangin menuntut enam point, diantaranya Kadis Pendidikan Merangin untuk melaksanakan evaluasi dilanjutkan kontroling tentang pemerataan gaji honorer serta transparansi penyebaran dan penggunaan Dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS); Menuntut adanya pemerataan pembangunan sarana dan fasilitas pendidikan diseluruh Kabupaten Merangin, khususnya wilayah Tabir Raya; Meminta komitmen Kadis pendidikan untuk mempoerioritaskan tenaga pendidik honor komite yang sudah memenuhi syarat diangkat statusnya menjadi honor daerah.

Menuntut Kadis Pendidikan untuk mengusut dan menyelesaikan dugaan gratifikasi serta suap menyuap oleh oknum dilembaga dinas pendidikan Merangin; menuntut adanya pemerataan penempatan tenaga pendidik antara ASN maupun honorer di kota dan desa; Kadis Pendidikan Kabupaten Merangin untuk mengundurkan diri dari jabatannya jika tidak mampu memenuhi tuntutan ini.