JAMBI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin, SE  secara resmi menutup pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari, yang dilaksanakan sejak 16-19 Februari 2022 bertempat di Hotel BW Luxury Kota Jambi.

Pelaksanaan tersebut guna peningkatan kapasitas maupun pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari periode  2019-2024.

Diketahui Bimtek peningkatan kapasitas para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia (ADKASI) dengan tema "Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Pemda dan Kajian Analisis UU Cipta Kerja Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan" tersebut, dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, SE. Banyak Materi pelatihan yang telah di berikan oleh narasumber. 

Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin, SE pada sambutan penutupan menyampaikan, sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batanghari pihaknya mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah bersedia memberikan materi pada pelaksaan Bimtek, serta semua pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan tersebut.

“Kami ucapkan terimakasih pada narasumber atas materi yang disampaikan. Semoga materi yang di terima dapat diimplementasikan guna menambah wawasan, pengetahuan dari pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari dalam bekerja," ucap Anita Yasmin, SE. 

Diketahui sebelumnya pada hari kedua Bimtek peningkatan kapasitas para Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batanghari ini, menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negri, yakni Bapak Dr. Dadang Suwanda SE, MM, M.Ak, Al, CA.

Dimana dihari kedua ini, Dr. Dadang Suwanda, SE menyampaikan materi terkait Penguatan Jaringan Aspirasi Masyarakat (Asmara) sebagai strategi komunikasi politik DPRD menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Dalam materinya Dadang Suwanda, SE banyak memberikan penjelasan terkait fungsi pengawasan DPRD, diantaranya skema pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, seperti sistem dalam pemerintahan.