TANJAB BARAT – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diketahui tengah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

 

Namun, fokus audit yang hanya menyasar belanja media dan publikasi tersebut justru memicu kemarahan dan pertanyaan besar. Pasalnya, sejumlah proyek fisik bernilai miliaran rupiah yang sebelumnya ramai diperbincangkan justru dinilai luput dari perhatian.

 

Banyak kalangan menilai langkah ini tidak proporsional. Mereka menuntut, BPK seharusnya berani menggarap persoalan yang lebih besar dan krusial, bukan justru sibuk mengurusi anggaran yang dinilai nilainya relatif kecil dibanding proyek infrastruktur lainnya.

 

"Kalau hanya fokus ke anggaran media, kesannya jadi tidak seimbang. Padahal ada proyek miliaran yang seharusnya juga diperiksa secara mendalam. Jangan cuma berani garap yang kecil-kecil," ujar salah satu narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, Selasa (7/4/2026).

 

Tidak hanya Itu, keterbukaan informasi juga dipertanyakan, tidak hanya soal fokus pemeriksaan, transparansi dan keterbukaan informasi publik juga dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu buktinya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selama ini tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada publik.

 

Kondisi ini memunculkan kecurigaan kuat, tidak menutup kemungkinan ada temuan kerugian negara dari tahun-tahun sebelumnya yang hingga saat ini belum terselesaikan atau uangnya belum dikembalikan.

 

Pihak media mengajak tantangan terbuka kepada tim pemeriksaan.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kominfo Tanjab Barat belum memberikan konfirmasi resmi terkait pelaksanaan audit tersebut. Meski demikian, disebutkan bahwa sejumlah pejabat di lingkungan dinas bersikap kooperatif dalam memberikan data yang diminta tim pemeriksa.

 

Sementara itu, hingga saat ini BPK juga belum merilis pernyataan resmi mengenai ruang lingkup pemeriksaan yang sedang berlangsung.(TIM)