MUARABULIAN - Pemerintah kabupaten Batanghari melalaui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mendaftarkan 3.000 lebih pegawai PTT, sebagai peserta BPJS Ketenagaa kerjaan.

Wacana tersebut sudah dilakukan sejak Dua tahun sebelumnnya, dimana pemda telah melakukan MoU bersama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi. Namun pada tahun ini wacanaa tersebut baru bisa dilakdanakan dan dianggarkan.

Dikatakan Kepala Disnakertrans Batanghari, Sargawi, kepada media, Jumat (18/1) mengatakan, terkait Mou ketenaga kerjaan non PNS, memang selama dua tahun ini belum berjalan karena ada beberapa permasalahan ditaspen, terutama untuk pengelolaannya.

" Karena kita masih dalam tahap konsultasi terkait PTT nanti akan ditangani oleh PT Taspen atau BPJS. Sekarang sudah clear dan PTT tadi dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan disertakan MoU," ujar Sargawi

Diakuinya, untuk jaminan keselamatan kerja PTT tersebut pada tahun ini sudah dianggarkan, di BPJS KT dengan anggaran khusus untuk PTT non ASN yang berada di penerintah kabupaten Batanghari. Teknisnya bendhara OPD bersangkutan akan melaporkan kekita berapa jumalah PTT mereka.

" Yang didaftarkan tersebut semua PTT yang sudah mendapatkan SK PTT, yang akan kita mulai berlakukan pada Januari ini. Namun untuk PPPK beda tidak sama pengelolaannya," jelasnya.

Untuk mendukung dan debagai dasar kebijakan tersebut, Batanghari sudah memiliki perda dan perbub sendiri. Dan menjadi satu satunya kabupaten yang sudah menggarkan PTT nya secara keseluruhan dalam kepesertaan BPJS TK se provinsi Jambi. (*)