BATANGHARI - Setidaknya terdapat 163 paket pekerjaan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari, yang dilelang melalui E-Tendering.

Kabag Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ) kabupaten Batanghari Almi Cab, mengatakan, semestinya e-tendering pekerjaan fisik paket proyek tersebut telah berjalan dari bulan Februari 2019.

Namun pada Februari 2019, proses e-tendering tersebut macet selama satu bulan lamanya. Hal ini terkendala Peraturan Menteri PUPR Nomor 07 tahun 2019 tentang Standar Dokumen Building (SDB).

" Makanya paket pekerjaan fisik itu belum bisa proses," kata Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Batanghari Almi Cab, di Muarabulian pada Rabu (10/4/2019).

Dihadapan media, Almi Cab mengatakan, bahwa standar dokumen building itu, telah ditetapkan pada 25 Maret lalu. Karena sudah ada maka kita akan proses secepatnya," kata Almi Cab.

Untuk saat ini, diakuinya, OPD yang baru menyampaikan permohonan proses ada dua. Dua dinas itu adalah, Dinas Perkim dan PUPR, tender paling banyak juga terdapat pada dua dinas tersebut," kata Almi Cab.(mon)