Sabtu, 1 Oktober 2022

7 Fraksi di DPRD Provinsi Jambi Soroti Kinerja Disdik Provinsi Jambi

Minggu, 03 April 2022 - 15:56:26
Istimewa

Istimewa

 

JAMBI – Kinerja Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi mendapat sorotan dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi. Sedikitnya ada tujuh Fraksi di DPRD yang mempertanyakan kinerja pihak Disdik itu.

Fraksi Nasdem-Hanura misalnya. Fraksi mereka berpendapat dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2021 tidak ada yang sesuai dengan harapan. 8 indikator tersebut tidak ada yang mencapai terget.

“Hal ini cukup membuat miris kita semua, ditengah gencar-gencarnya persaingan global pendidikan dan tenaga kerja, namun kinerja urusan pendidikan justru menurun dan tidak mencapai target yang ditetapkan,” kata Jubir Fraksi Nasdem-Hanura saat menyampaikan pandangan dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Jambi Terhadap LKPJ Gubernur Jambi Tahun 2021, Kamis (31/03/2022).

Senada dengan itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai berdasarkan data capaian dan program Dinas Pendidikan pada tahun 2021, untuk APM SMA dari target Kinerja 52,98 persen hanya terealisasi 29,47 persen dan APM SMK dari target Kinerja 27,98 persen hanya terealisasi 21,71 persen, Persentase Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang Bersekolah dari target 26, hanya terealisasi 6,19.

Fraksi dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jambi periode 2019-2024 itu melihat permasalahan tidak tercapainya realisasi program di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi merupakan persoalan klasik yang hampir setiap tahun tertuang dalam LKJP Gubernur.

“Ini menunjukan dana yang besar setiap tahunnya untuk Dinas Pendidikan, ternyata tetap tidak menghasilkan target kinerja yang maksimal,” kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Akmaludin.

Juru Bicara Fraksi PPP-Berkarya, Kamaludin Haviz  mengatakan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.

“Secara realita masih banyak target–target penting yang tidak tercapai seperti ketersediaan sarana dan prasarana gedung sekolah yang tidak memenuhi daya tampung peserta didik beberapa tahun belakangan ini, dan jumlah angka putus sekolah yang masih cukup tinggi,” sebut Haviz.

Fraksi Gerindra mengatakan dari keseluruhan SMA/SMK yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi masih banyak kekurangan tenaga pendidik. Salah satu penyebabnya ialah banyak tenaga pendidik yang sudah dan akan pensiun.

“Kami Fraksi Gerindra berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi Tenaga Pendidik PNS di SMA dan SMK,”

Fraksi PKB melihat masih banyak PR yang belum teratasi dan terselesaikan oleh Disdik Provinsi Jambi. Diantaranya adalah, pemerataan dan penyebaran tenaga pendidik yang sampai hari ini belum selesai, Keterlambatan gaji para guru honorer belum lagi kasus pemotongan gaji kepada para honorer dan kecilnya gaji yang diterima oleh para guru honorer.

“Sementara itu alokasi dana untuk dinas pendidikan sampai hari ini masih bertengger pada alokasi tertinggi daripada dinas lainnya, yaitu Rp. 1.533.705.430.316 sebelum perubahan dan Rp. 1.636.672.614.233, setelah perubahan,” kata H. Kemas Alfarabi, SH, MH.

Sementara itu, Fraksi Golkar mengingatkan Pemerintah bahwa Pendidikan merupakan pondasi dasar majunya sebuah daerah. Bangsa yang besar tidak lepas dari sistem pendidikannya yang berkualitas.

“Guru dan fasilitas Sekolah Merupakan hal penting dari berjalannya suatu sistem pendidikan. Guru yang berkualitas akan mampu menghasilkan peserta didik yang berkualitas pula,” kata Jubir Golkar, H. Ivan Wirata.

Kinerja Disdik Provinsi Jambi juga mendapat sorotan dari Fraksi PKS DPRD Provinsi Jambi. Meski telah disampaikan dalam LKPJ Gubernur alasan-alasan terkait tidak tercapainya target kinerja Disdik Provinsi Jambi pada tahun 2021, Fraksi PKS meminta data yang ada dijelaskan secara rinci.

Sementara itu, didalam LKPJ Gubernur Jambi tahun Anggaran 2021 yang disampaikan pada paripuna sebelumnya dituliskan beberapa sebab tidak tercapainya target tersebut. Menurut pihak pemprov sedikitnya ada 3 hal yang mengakibatkan target itu tidak tercapai, diantaranya ialah pernikahan dini (usia sekolah), kurangya kesadaran orang tua terhadap  penuntasan  jenjang pendidikan  menengah  dan  pendidikan  tinggi, serta masih  terbatasnya  satuan  pendidikan  menengah  (SMA/SMK)  pada daerah-daerah  yang  secara  geografis  sulit  dijangkau.

Penulis: Istimewa
Editor: Riyan